Sejarah

SEJARAH PERUMDA BPR Bank BloraArtha

Perusahaan Daerah dengan nama PD. BPR “BLORA” menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan ijin Usaha dari Menteri Keuangan Nomor : Kep 393/KM. 17/1998 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pemberian ijin Usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Blora Jawa Tengah dan mulai beroperasi pada tanggal 01 Oktober 1998. Melalui Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2007 tanggal 3 Juli tahun 2007 dan Surat Persetujuan Bank Indonesia Nomor 10/53/DPBPR/IDABPR/Sm tanggal 16 Januari 2008 sesuai dengan Keputusan Pemimpin Bank Indonesia No. 10/2/KEP.PBI/Sm/2008 tanggal 8 Januari 2008 Nama Perusahaan/Badan Hukum dirubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Blora atau disingkat PD BPR “BLORA”

slide-50

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada Pasal 4 ayat (3) dinyatakan bahwa BUMD terdiri atas a. Perusahaan Umum Daerah dan b. Perusahaan Perseroan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah pada BAB III Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa “BPR terdiri atas Perumda dan Perseroda”. Jadi dari amanat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “BLORA” (PD. BPR “BLORA”) harus diubah dan menyesuaikan kondisi yang ada. Sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut, pada tanggal 12 Desember 2019  terbitlah Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha (Perumda BPR Bank Blora Artha).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tersebut diatur beberapa hal sebagai berikut

  1. Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA);
  2. Perubahan nama perusahaan dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “BLORA” (PD.BPR “BLORA”) menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha (Perumda

BPR Bank Blora Artha);

  1. Perubahan Modal Dasar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) menjadi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pada 3 point diatas, sesuai dengan POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat pada BAB IX dijelaskan bahwa BPR yang melakukan perubahan nama, perubahan modal dasar dan perubahan bentuk badan hukum harus mengajukan permohonan serta mendapatkan persetujuan dari OJK.

Untuk proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di POJK Nomor 20/POJK.03/2014 yaitu dengan mengajukan Surat Permohonan kepada OJK dengan nomor surat 008/PD.BPR/III/2020 tanggal  6 Maret 2020 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Bentuk Badan Hukum, Perubahan Nama dan Perubahan Modal Dasar. Kemudian mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat Nomor S-34/KR.031/2020 tertanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan

Hukum yang intinya sebagai berikut :

  1. Persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum PD. BPR “BLORA* menjadi Perumda BPR Bank Blora Artha;
  2. Persetujuan atas perubahan modal dasar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) menjadi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar);
  3. Pengalihan ijin usaha dari badan hukum lama ke badan hukum yang baru dan mendapatkan surat penegasan dari OJK melalui surat Nomor : S-346/KR/0313/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penegasan Laporan Tindak Lanjut Persetujuan Pengalihan Ijin Usaha dan Perubahan Nama BPR.